Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Calon Wakil Bupati Gagal Dipersilakan Lakukan Gugatan

Berita Daerah
Calon Wakil Bupati Gagal Dipersilakan Lakukan Gugatan

Makassar - CALON Wakil Bupati Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Andi Suhery Attas dipersilakan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penganuliran pencalonannya itu.

"Kalau mau melakukan gugatan silakan saja. Itu hak dia. Kami juga siap menghadapinya. Kita punya aturan main, siapa saja yang akan diusung dan apa persyaratannya," ujar Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad di Makassar, kemarin.

Kata Azhar, rencana Andi Suhery Attas menggugat PKB karena tidak terima dirinya dianulir berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Pangkep Rahman Assegaf. Ia menegaskan, sikap partai menarik dukungan untuk mengusung Suhery karena partai pengusung yang bersangkutan tidak cukup. Dua partai yang digadang-gadang yakni Gerindra dan Demokrat malah mencalonkan figur lain.

"Kedua parpol itu justru mendukung petahana Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid ke Demokrat. Begitupun PKB dan Gerindra yang lebih memilih Kamrussamad," katanya.

Ia menambahkan, perolehan kursi Demokrat, Gerindra, dan PKB di kabupaten Pangkep hanya empat kursi. Sedangkan syarat usungan yakni tujuh kursi dari 35 kursi di DPRD Kabupaten Pangkep.

"Kita memberi batas waktu sebelum pendaftaran calon kepala daerah di KPUD yakni pada 28 Juli lalu, tetapi Suhery hanya menjanjikan saja. Hingga akhirnya partai memutuskan menarik diri untuk mengusungnya," kata Azhar.

Ia menambahkan, apakah keputusan yang diambil PKB salah. PKB sudah memberi dirinya batas waktu. "Kami sudah memberinya batas waktu, tetapi sampai batas waktu itu tidak bisa dipenuhi. Yah konsekwensinya, kita menarik diri saja karena partainya tidak mencukupi," katanya.

Selain itu, Suhery tidak pernah berkomunikasi dengan PKB di Sulsel . Yang bersangkutan hanya melakukan komunikasi politik ke Dewan Pimpinan Pusat sehingga apa yang terjadi terhadap Hery diluar kewenangan PKB Sulsel.