Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Demokrasi Indonesia Belum Masuk Dalam Demokrasi Subtansial

Berita Headline
Demokrasi Indonesia Belum Masuk Dalam Demokrasi Subtansial

PKBNews - DEMOKRASI di Indonesia masih dalam level demokrasi prosedural, belum masuk ke dalam level demokrasi subtansial. Banyak hal menggambarkan bagaimana proses demokratisasi masih sebatas prosedural, belum masuk kedalam demokrasi subtansial. Demikian ditegaskan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar dalam kuliah umum bertemakan "Mengelola Khebinekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa" di Universitas Airlangga (Unair), Senin (2/10/2017).

Menurut Cak Imin sapaan akrab H Abdul Muhaimin Iskandar, walaupun demokratisasi politik di Indonesia berjalan sangat cepat. Bahkan, mungkin paling cepat di antara negara-negara berkembang lainnya. Namun, proses yang sangat cepat tersebut harus berhadapan dengan kenyataan paradoksal dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
"Demokrasi prosedural lebih menonjol ketimbang demokrasi subtansial. Para pemimpin berhasil dipilih secara demokratis, tetapi pemimpin yang diseleksi melalui mesin elektrol pada umumnya kurang atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.

Cak Imin menuturkan, prosedur-prosedur dan simbol demokrasi memang bisa dibangun dengan cepat, tetapi nilai-nilai, etika, dan kultur demokrasi tidak tumbuh. Kendati demokrasi prosedural bersifat instrumental bukan berarti yang satu lebih penting dari lainnya.

"Meminjam istilah dari tradisi Islam, hakikat harus ditempuh melalui hakikat. Dengan demikian demokrasi prosedural dan demokrasi subtansial tidak saling menegasikan, tetapi justru saling meneguhkan," katanya.
Selain itu, kata Cak Imin, kebebasan menyampaikan pendapat dilakukan melalui jalan kekerasan dan pemaksaan. Belum lagi penghormatan terhadap perbedaan keyakinan juga mengalami kemunduran.
"Demokrasi libral ternyata lebih menguntungkan mereka yang punya uang. Sementara aktivis yang tidak memiliki uang akan tergerus. Masyarakat tidak lagi memegang kedaulatan, hanya sebagai konsumen yang dimainkan janji-janji politik para elite," ucapnya.

Demokrasi subtansial, kata Cak Imin, tidak membedakan masyarakat di depan hukum. Menyatukan perbedaan suku, ras, agama dan golongan dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"NKRI merupakan hasil kreasi pendiri bangsa yang memiliki kesadaran memilih NKRI. Perdebatan oke, tapi mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dengan para pendiri bangsa itu menjadikan tujuh kata yang menjadi perbedaan pada awalnya menjadi kesepakatan bersama, dengan mencantumkan ketuhanan yang maha esa," tandasnya.