DPR Kesulitan Bantu Pemerintah Atasi Asap

Jakarta - DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kesulitan membantu pemerintah menanggulangi persoalan asap karena pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan sebagai bencana nasional.

"Penetapan kebakaran hutan sebagai bencana nasional memudahkan DPR untuk mendukung penuh upaya penanggulangan asap. Namun, dengan catatan proses hukum terhadap pelaku pembakaran tetap harus terus berjalan," kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Daniel Johan, Rabu (21/10/2015).

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB itu, jika pemerintah telah menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional, maka DPR dapat memberikan dukungan maksimal untuk mengatasi masalah tersebut.

"Terdapat satu langkah yang belum dilakukan pemerintah, menyatakan (kabut asap) sebagai bencana nasional," kata Daniel.

Daniel mengingatkan, jika pemerintah menginginkan anggaran dan sumber daya, harus mematuhi seluruh aturan main yang berlaku di Indonesia.

"Kalau mau anggaran, mau sumber daya. Itu ada aturannya. Termasuk membuka ruang bagi negara lain untuk membantu. Itu dasarnya kemanusiaan," katanya.

Daniel meyakini pemerintah telah mengerahkan seluruh upaya untuk menyelesaikan kabut asap itu. Namun, pernyataan bencana nasional belum dilakukan.

"Kita jangan sampai berpikir kalau pernyataan bencana nasional sebagai pengampunan kepada pembakar hutan. Jangan diambil logika begitu. Pemerintah murni ingin menyelamatkan seluruh sumber daya yang ada di lokasi itu," katanya.