Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

DPR Menilai PGN-Pertamina Belum Siap Bentuk Holding

Berita Utama
DPR Menilai PGN-Pertamina Belum Siap Bentuk Holding

Jakarta-PEMBENTUKAN holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi antara Pertamina dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) belum siap dilakukan.

"Kementerian BUMN belum pernah mengajukan road map holding yang jelas, khususnya kepada Komisi VI DPR RI, sehingga kami belum bisa membaca arah kebijakan ke depan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang akrab disapa Era ini menyebut PGN merupakan perusahaan yang sangat sehat dibandingkan dengan Pertamina dan dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja perusahaan yang malah memburuk.

Menurut Erma, perlu ada pemetaan yang jelas terkait kondisi BUMN untuk menjadi bahan pertimbangan saat holding.

Selain itu, kata erma, kondisi kepemilikan 43 persen saham PGN oleh publik juga dinilai menjadi kendala karena belum tentu mendapat tanggapan positif dari pemilik saham.

"Kapitalisasi saham PGN sekarang Rp115 triliun. Jika langkah akuisisi dilanjutkan maka Pertamina harus menyediakan minimal Rp70 triliun untuk membeli 56.97 persen dari total saham PGN, untuk membeli saham yang milik publik. Katakan Pertamina mampu, tapi bukankah lebih baik itu digunakan untuk membangun kilang minyak baru," kata Erma.

Holding BUMN, kata Erma, belum layak dilakukan karena dari sisi internal masih perlu dievaluasi seperti budaya perusahaan dan peran BUMN yang terbagi menjadi kategori strategis, komersil, peran PSO.

Peran strategis BUMN antara lain seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad yang berkaitan dnegan kebutuhan pengembangan potensi dalam negeri. Peran PSO seperti Perum Bulog yang melakukan tugas negara dalam mengembang amanat hajat hidup orang banyak.

Sementara BUMN yang disarankan holding ialah kategori peran komersil yaitu BUMN yang mampu bertarung dengan perusahaan swasta.