Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

DPRD Jatim Inisiasi Pansus Tambang Pasir Lumajang

Berita Daerah
DPRD Jatim Inisiasi Pansus Tambang Pasir Lumajang

Jember - DAMPAK buruk tambang pasir terhadap aktivitas ekonomi dan sosial membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) berencana menginisiasi pembentukan panitia khusus (Pansus) tambang pasir Lumajang.

"Pansus harus segera dibentuk karena persoalan tambang di Lumajang tidak hanya berkaitan dengan hukum, melainkan juga terkait perizinan, pendapatan daerah, lingkungan serta masalah sosial," kata Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Miftahul Ulum, Senin (5/10/2015).

Menurut Miftahul, pembentukan pansus sebenarnya tidak hanya terkait persoalan tambang pasir Lumajang, pansus juga akan menyasar seluruh persoalan tambang, mineral dan logam yang ada di Jatim.

"Sayangkan proses penertiban hingga kini belum dilakukan akibat peralihan kewenangan perizinan tambang pasir dari Kabupaten ke Pemerintah Jatim, berkat adanya undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," katanya.

Selain itu, Miftahul mendesak aparat Kepolisian segera mengusut tuntas tragedi berdarah yang mengakibatkan tewasnya Salim Kancil.

"Kepolisian harus segera mengusut tuntas tragedi yang menewaskan aktivis Salim Kancil," katanya.

Pernyataan Miftahul diamini Anggota DPRD Jatim sekaligus Bendaraha Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Thoriqul Haq. Menurutnya, tragedi berdarah di Lumajang juga harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah daerah.

"Gubernur harus segera menghentikan sementara seluruh izin tambang mineral logam yang ada di Jawa Timur," katanya.

Ia menambahkan, seluruh potensi tambang yang ada diJawa Timur juga harus segera dievaluasi sehingga kedepan tak adalagi kasus serupa.

"Evaluasi menjadi sangat penting agar kasus kematian Salim Kancil tidak terulang di wilayah lain. Gubernur harus dapat melihat hal itu secara jernih," kata Thoriq.