Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

DPRD Jatim Tak Dapat Restui Tuntutan Buruh

Berita Daerah
DPRD Jatim Tak Dapat Restui Tuntutan Buruh

Surabaya - KOMISI E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) belum dapat merestui permintaan kaum buruh di Jatim terkait kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 30 persen. Sebab, kondisi perekonomian di Indonesia sedang mengalami panas dingin.

"Kami minta buruh agak realistis. Saat ini kondisi perekonomian di Indonesia sedang loyo. Hal itu ditandai dengan menguatnya nilai dollar terhadap rupiah. Dan disusul dengan maraknya kasus PHK (pemutusan hubungan kerja, red) di sejumlah perusahaan," tegas Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Badrut Tamam, Rabu (2/9).

Menurut Badrut Tamam, tuntutan buruh sama sekali belum realistis. Harusnya, kata dia, buruh menuntut jaminan agar mereka dapat tetap bekerja di tengah kondisi seperti ini.

"Buruh seharusnya realistis dalam menyampaikan tuntutannya terutama terkait kenaikan UMK. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan mengakibatkan banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan PHK," katanya.

Kata Badrut Tamam, sangat tidak mungkin di tengah kondisi ekonomi yang melemah, para pengusaha dipaksa untuk menaikkan UMK. Ia menegaskan, tuntutan itu bukan langkah yang tepat. Sebaiknya para buruh duduk bersama dengan pemerintah dan pengusaha untuk mendapatkan solusi terbaik dengan tidak merugikan pengusaha maupun buruh.

"Mau kita paksa bagaimana pun pengusaha tidak akan mampu menaikan upah buruh. Makanya, para buruh juga harus rasional agar pengusaha dan pemerintah dapat mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak," katanya.

Saat ini, ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu, Komisi E DPRD Jatim juga sedang mempersiapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang salah satu poin utamanya adalah jaminan pekerjaan dan perlindungan para buruh.

"Saat ini memang masih dalam bentuk Raperda, namun Raperda tersebut masuk dalam Prolegda 2015. Hanya saa belum ada pembahasan hingga saat ini," kata Badrut Tamam.