Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

FDS Buat Gaduh Dunia Pendidikan di Morowali Utara

Berita Daerah
FDS Buat Gaduh Dunia Pendidikan di Morowali Utara

PKBNews - RENCANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan sekolah delapan jam dan lima hari atau full day school (FDS) di Kabupaten Morowali Utara ditolak mentah-mentah oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Morowali Utara, Muhammad Safri.

Muhammad Safri berpandangan, kebijakan FDS membuat gaduh dunia pendidikan di tanah Morowali Utara. Secara geografis, kultur dan sosiologis FDS tidak cocok diterapkan di Morowali.

"FDS memaksa dunia pendidikan dan masyarakat menjadi gaduh. Keragaman geografis, kultur, dan sosiologis membuat Morowali tidak cocok FDS. Sebab, banyak siswa yang justru membantu orang tuanya demi biaya sekolah," katanya, Jumat (11/8/2017).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara menilai pembentukan karakter tidak bisa dinilai hanya dengan jumlah jam pelajaran dan lama guru bekerja memenuhi jam pegawainya. Hal-hal strategis juga harus dipertimbangkan, bukan sekedar mengatur jumlah hari dan jam sekolah.

"Kebijakan Mendikbud memperkuat karakter bangsa itu baik, namun menerjemahkan melalui FDS untuk mengatur hari sekolah itu yang tidak benar. Upaya itu erusak tatanan serta tradisi," tutur Safri.

Safri mengingatkan, kegiatan keagamaan seperti pendalaman Al Quran biasanya dilakukananak-anak pada sore hari atau selepas pulang sekolah. Dan, itu sudah membudaya di sini.

"FDS mengganggu kegiatan yang sudah menjadi budaya itu. Lagian, FDS sangat terbatas, gurunya belum mampu menanamkan karakter budi pekerti kepada anak-anak. Pendidikan masyarkat, pesantren, madrasah, musholah dan taman pendidikan agama terbukti efektif menanamkan karakter dan kepribadian terhadap anak-anak di Morowali Utara," ucapnya.

Alumni UIM Makassar itu menegaskan, madrasah dan pesantren selama ini merupakan garda terdepan untuk mendidik karakter anak bangsa dengan ikhlas.

"Di madrasah dan pesantren, anak didik diajarkan akhlak yang baik, membentuk karakter religius sekaligus nasionalis. Oleh karena itu, kami sebagai warga NU dan kader PKB menolak Kebijakan FDS Mendikbud yang telah memberangus tradisi pendidikan madrasah dan pesantren," tutup Safri.