Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

FPKB Minta UU Ormas Mencantumkan Pancasila Sebagai Azas Ormas Secara Tegas

Berita Parlemen
FPKB Minta UU Ormas Mencantumkan Pancasila Sebagai Azas Ormas Secara Tegas

PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui perubahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan catatan penting.

"Kami menerima Perppu Ormas ini tapi dengan catatan," kata Malik Haramain dalam Rapat Paripurna di DPR, Selasa (24/10/2017).

Catatan yang pertama, kata Malik, UU Ormas harus secara tegas memperjelas azas ormas. Pasalnya, Perppu Ormas belum secara eksplisit meminta kepada ormas-ormas yang ada untuk mencantumkan Pancasila dan UUD 45 sebagai azas.

"Selama ini azas ormas setengah-setengah dan kita ingin agar ormas-ormas melalui UU Ormas harus mencantumkan Pancasila dan UUD 45 secara jelas. Bukan menerima keduanya secara malu-malu. Pengakuan itu harus eksplisit," tegasnya.

Kedua, ujar Malik, UU Ormas harus memperjelas proses hukum yang ada. Artinya, dalam pembuatan UU Ormas yang baru pemerintah harus memperjelas mekanisme pemberian sanksi kepada Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

"Pemerintah harus menerapkan sanksi lebih efektif. Pertama peringatan. Kedua, pemberhentian kegiatan. Ketiga, pembubaran," kata dia.

Malik lebih jauh menuturkan, ormas tetap dapat mencantumkan azas mereka guna menjadi ciri yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, tidak akan terjadi pengekangan pada Ormas.

"Syaratnya azas itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.

Pernyataan Malik ini diamini oleh Ketua Fraksi PKB Hj Ida Fauziyah saat memaparkan pandangan fraksi. Kata dia, PKB menerima Perppu Ormas dengan permintaan pemerintah merevisinya atas hal-hal yang telah tercatat di atas.

"Setelah Perppu ini diterima, mari berbicara dari hati demi kebangsaan merevisi Perppu ini," ucapnya.

Dalam Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 terkait azas berada dalam Pasal 1. Di situ dikatakan setiap ormas wajib menganut ideologi Pancasila dan UUD 45. Sementara, soal sanksi terdapat dalam Pasal 61 yang menghapus mekanisme pengadilan, melainkan Menkumham bisa langsung mencabut badan hukum organisasi tersebut.
 

Rekomendasi untuk dibaca