Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Indonesia Tak Perlu Ikut ASEAN

Berita Utama
Indonesia Tak Perlu Ikut ASEAN

PKBNews - LOBY perlemen Indonesia agar Sidang Umum ke-38 Parlemen se-Asia Tenggara (AIPA) membahas persoalan kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar ditolak mentah-mentah. Sidang menganggap persoalan Rohingya merupakan persoalan internal Myanmar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjadi delegasi parlemen Indonesia dalam AIPA, H Abdul Kadir Karding (AKK) menilai ASEAN telah kehilangan spirit dalam melihat kemanusiaan.

"Yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah meyakinkan pemerintah untuk tidak perlu lagi tergabung dalam ASEAN. Sebab, ASEAN tidak bersikap terhadap kekerasan yang dialami etnis Rohingya," katanya, Senin (18/9/20197).

AKK menuturkan, krisis Rohingya merupakan resolusi penting yang disampaikan delegasi Indonesia sejak sidang AIPA dibuka pada Sabtu 16 September 2017. Namun, resolusi itu ditolak oleh Myanmar dan sejumlah negara lain, seperti Laos, Singapura, dan Kamboja.

"Myanmar berdalih etnis Rohingya adalah teroris. Sehingga penyelesaian atas persoalan mereka tidak perlu dicampuri negara lain," ujarnya.

Namun, AKK berkata, Indonesia menganggap persoalan Rohingnya adalah masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan amanat kemerdekaan serta prinsip politik kemanusiaan yang dianut ASEAN.

"ASEAN harus ikut bersuara dan bersikap membela Rohingya. Karena ASEAN didirikan di atas prinsip kemanusiaan dan menentang penindasan," katanya.

AKK menjelaskan resolusi Rohingya diinisiasi Indonesia. Resolusi tersebut terdiri dari lima poin. Pertama, meminta semua pihak yang bertikai untuk menahan diri dari menggunakan cara-cara kekerasan dan meminta AIPA untuk membantu mencari solusi terbaik dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Kedua, meminta pemerintah dan parlemen Myanmar untuk mempercepat proses rekonsiliasi dan mengembalikan stabilitas keamanan di negaranya," katanya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu menambahkan, ketiga, meminta Myanmar untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan. Keempat, meminta Myanmar untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan masyarakat sipil. Hal itu sesuai yang termaktub dalam International Humanitarian Law dalam melindungi masyarakat sipil di situasi konflik, terutama melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan seksual.

Poin kelima, lanjut AKK, meminta Myanmar mengimplementasikan rekomendasi UN Advisory Commission on Rakhine State. Dan meminta negara itu mengomunikasikan situasi sebenarnya di lapangan kepada pihak-pihak di luar mereka.

"Delegasi Indonesia kecewa karena resolusi Rohingya ditolak dan memutuskan menolak seluruh pembahasan politik dalam komite politik AIPA," tandasnya.