Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Keberlangsungan dan Kemajuan NKRI Ditentukan Dalam Mengelola Tiga Tantangan Besar

Berita Headline
Keberlangsungan dan Kemajuan NKRI Ditentukan Dalam Mengelola Tiga Tantangan Besar

PKBNews - KEBERLANGSUNGAN dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat ditentukan tiga tantangan besar, yakni etnonasionalisme dan masalah kebhinnekaan, fundamentalisme agama yang berniat mendirikan Khilafah transnasional, dan fundamentalisme pasar yang melahirkan frustrasi dan ketimpangan.

"NKRI akan eksis dan berjaya kalau sanggup mengelola kebhinnekaan dan mampu mentransformasikan nasionalisme etnis atau ethnic nationalism menuju nasionalisme kewargaan atau civic nationalism. Politik berbasis sentimen primordial atau primordial sentiments dirombak menjadi politik sipil atau civil politics berkeadaban," kata H Abdul Muhaimin Iskandar pada Sidang Universitas Airlangga dalam rangka penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa bidang Sosialogi Politik, kemarin.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang biasa dipanggil Cak Imin itu berkata, kunci mencapai tiga hal itu adalah kesetaraan non diskriminatif. Membangun integrasi nasional berbasis kewargaan tanpa menindas keragamaan ekspresi suku bangsa sebagai naungan budaya dan afiliasi kulturalnya.

"Sekali lagi, prinsipnya adalah kesetaraan non-diskrimintif," katanya.

Cak Imin mengingatkan, nasionalisme sebagai proyek menciptakan rasa sebangsa dari komunitas yang beragam pada dasarmya tidak pernah selesai didefinisikan sekali untuk selamanya. Sebab, masih ada pergolakan berbasis etnis mewakili sebagian besar kekecewaan bangsa (nation) terhadap negara (state) terkait ketimpangan distribusi kesejahteraan dan dominasi kebudayaan kelompok etnis oleh kelompok lainnya.

"Di berbagai negara di dunia, nasionalisme ditentang karena gagal menyeimbangkan antara pembangunan politik dan pertumbuhan ekonomi serta gagal mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang parah. Gerakan Islam radikal yang muncul sejak dekade 1970-an mewakili sebuah keretakan kultural dengan ideologi sekuler modern yang dipandang bertanggung jawab atas seluruh penyakit masyarakat di Dunia Ketiga, mulai dari kesenjangan sosial sampai kezaliman, dari pengangguran endemis hingga korupsi yang merajalela," katanya.

Disitulah, kata Cak Imin, ujian negara berlangsung. Tugas negara adalah menjamin politik pengakuan atau the politics of recognition terhadap keberagaman masyarakat dan pengakuan terhadap kelompok minoritas.

"Ketika menjadi Presiden, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjalankan politik pengakuan terhadap etnis Tionghoa melalui Keppres No. 6 Tahun. Dan, politik pengakuan masih harus terus dijalankan agar tidak terjadi riak-riak perpecahan," katanya.

Cak Imin berkata, nasionalisme Indonesia juga harus diperkuat dengan prasyarat ekonomi dan kesejahteraan sebagai penangkal berseminya ideologi- ideologi militan dan radikal. Di luar faktor paham keagamaan, faktor sosial-ekonomi jelas berperan penting di dalam tumbuhnya radikalisme.

"Ikhtiar pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial berada dalam satu tarikan nafas dengan upaya mencegah dan mengatasi radikalisme. Deprivasi relatif harus ditekan sedemikian rupa dengan menyediakan lapangan kerja yang luas, mempersempit kesenjangan dan mendorong pemerataan, serta memperbanyak pelayanan dan jaminan sosial," ucapnya.

 

Rekomendasi untuk dibaca