Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Kebijakan Muhadjir Sangat Menganggu Keberadaan Madrasah dan Ponpes

Berita Headline
Kebijakan Muhadjir Sangat Menganggu Keberadaan Madrasah dan Ponpes

PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) konsisten menolak kebijakan full day school (FDS) yang mengharuskan siswa sekolah 8 jam sehari dalam 5 hari. Kebijakan yang digelontorkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tak mempertimbangkan suara penolakan akar rumput.

"Kebijakan Muhadjir dapat mengganggu keberadaan Madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes, red). Belanda saja kalau mengeluarkan kebijakan dikaji terlebih dahulu, ini sama sekali tidak ada pengkajian," kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB H Abdul Muhaimin Iskandar di The Acacia Hotel, Jalan Kramat, Senin (7/8/2017).

Pria yang memiliki sapaan merakyat, Cak Imin itu berkata, Belanda dalam mengambil kebijakan beradaptasi dengan berbagai kegiatan yang mengakar di kehidupan masyarakat Indonesia. Belanja, sangat paham kalau Madrasah dan Ponpes memiliki sumbangsih besar dalam membangun karakter anak bangsa.

"Tanpa dibiayai negara, Madrasah dan Ponpes bisa pro-aktif membangun karakter generasi muda. Kalau dihitung angka anggaran, Madrasah membuat anak didik mencintai Tanah Air terbangun tanpa biaya negara," kata Cak Imin.

Cak Imin menegaskan, kebijakan sekolah 8 jam sehari dari Senin-Jumat sama sekali tidak realistis karena diambil tanpa mempertimbangkan suara seluruh elemen masyarakat.

"Belanda saat menjajah dulu saja tak berlaku demikian. Kebijakan Mendikbud tak realistis dan bahkan lebih baik kebijakan pemerintah Belanda. Belanda saja ketika mengambil kebijakan, itu juga ditugasi mendata, menganalisis, jangan sampai kebijakan Belanda tak sesuai dengan tujuan mereka," ucapnya.

Cak Imin berkomitmen memperjuangkan pencabutan peraturan tersebut. Ia bahkan telah menemui Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali, dan disambut positif terkait masalah ini.

"Kita akan berusaha terus agar kebijakan ini tak jadi bahaya. Doktrin kebangsaan terus tumbuh, akhlak dan perilaku terbangun baik tanpa campur tangan pemerintah," tandasnya.