Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Keputusan DPP Golkar Dinilai Sandera DPR

Berita Parlemen
Keputusan DPP Golkar Dinilai Sandera DPR

PKBNews - KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mempertahankan Ketua Umum Setya Novanto (SN) dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sama dengan menyandera DPR secara performence.

"Kalau DPP Golkar belum bersikap sampai menunggu inkrah atau menunggu hasil praperadilan memang menyandera kita, menyandera secara performance," ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Lukman Edi (LE), Rabu (22/11/2017).

Sekalipun secara kerja, menurut LE, masih dapat dipaksakan. Artinya, kerja DPR dapat terus berjalan dengan dipimpin Wakil Ketua DPR. Kendati demikian, perlu dipikirkan betul-betul bahwa kasus hukum Novanto tersebut dapat mencederai citra kelembagaan DPR.

"Keputusan Partai Golkar tidak dapat seluruhnya diterapkan di DPR, mengingat DPR adalah milik rakyat, bukan hanya Fraksi Partai Golkar," katanya.

Kendati demikian, kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu, ia tetap menghormati mekanisme internal di partai beringin tersebut.

"Sekali lagi tidak seratus persen positioning keputusan Golkar bisa diterapkan di DPR. DPR punya otoritas sendiri untuk memandang rumah tangganya. Nah apakah keputusan Golkar itu bisa dijadikan sepenuhnya menjadi sikap DPR, tidak juga menurut saya," ucapnya.

LE menambahkan, DPR memiliki prosesnya sendiri, yakni antara menunggu proses di Fraksi Partai Golkar atau tetap melanjutkan dengan fraksi lainnya. Begitu pun, surat tertulis tangan Novanto yang meminta agar tidak diberhentikan dari DPR juga menurutnya tidak tepat.

"DPR tidak boleh tersandera dengan surat seperti itu. DPR harus melanjutkan proses berikutnya. Terserah fraksi-fraksi nanti kesepakatannya seperti apa. Kalau fraksi-fraksi misalnya sikapnya menunggu ya tunggu. tapi kalau kemudian fraksi-fraksi punya inisiatif mempercepat ya harus dipercepat," kata dia.