Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Ketum PKB: Provokasi Donald Trump Hukumnya Wajib Kita Lawan

Berita Headline
Ketum PKB: Provokasi Donald Trump Hukumnya Wajib Kita Lawan

PKBNews - RENCANA pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Avive ke Jerusalem semakin menegaskan bahwa sesungguhnya negara Paman Sam tersebut berstandar ganda, ambigu dan provokatif.

"Langkah Presiden AS Donald Trump menujukan jati dirinya sebagai supporter langkah aneksasi terhadap wilayah negara lain. Tidak ada hal yang bisa membenarkan rencana AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerussalem. Pernyataan Donal Trump itu hukumnya wajib kita lawan," tegas Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Panglima Santri Nusantara, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kamis (7/12/2017).

Inisiator Nusantara Mengaji itu mengingatkan bahwa penyelesaian masalah Palestina-Israel secara hukum telah ditungkan dalam Perjanjian Oslo tahun 1993. Dimana penyelesaian status Jerusalem secara permanen terletak pada perundingan antara Israel-Palestina sendiri.

"Semua penyelesaian di luar kerangka itu berarti pencaplokan, aneksasi, agresi, perampasan kedaulatan negara lain secara kasar," tegas Cak Imin.

Cak Imin berkata,negara Palestina sangat mematuhi perjanjian Oslo. Meskipun Deklarasi Negara Palestina oleh PLO tahun 1988 tegas menyatakan bahwa Jerusalem adalah ibukota resmi Palestina, namun dalam kenyataan itu tidak pernah terjadi karena dicegah oleh Israel. Lalu apa hak AS dan Trump menentukan secara sepihak bahwa Jerusalem adalah milik Israel.

"Kami memprotes keras pernyataan dan rencana Trump-AS itu. Sebab, apa yang dilakukan Trump menjadi provokasi yang akan membangkitkan lagi keresahan dan kemarahan di Timur Tengah, yang ternyata tak pernah damai akibat campur tangan tak bertanggung jawab AS," ucapnya.

Anggota Kehormatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar) itu menuntut pertanggungjawaban Duta Besar AS di Indonesia Joseph R. Donovan Jr.

"Kami minta Joseph menjelaskan hal ini kepada publik. Apa masih kurang keterlibatan AS dalam konflik berdarah di Irak dan Syria, sehingga provokasi tidak bertanggung jawab seperti ini mau diperluas lagi ke kota suci Jerusalem," kata Cak Imin.

Cak Imin berkata, ia mencatat bahwa sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu AS juga telah menolak rencana ini. Inggris, Perancis dan Saudi telah menyatakan bahwa langkah ini akan menyebabkan keresahan.

"Sebaiknya Trump mendengarkan masukan dari sekutu-sekutunya kali ini saja. Agar AS tidak dinobatkan sebagai pemerintahan yang mendukung kolonialisme baru di Timur Tengah," ujarnya.

Cak Imin meminta pemerintah Indonesia untuk memprotes keras pernyataan Donald Trump, dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan internasional, baik melalui PBB maupun OKI untuk menggelar sidang menolak kebijakan sepihak Trump demi terpeliharanya koeksistensi damai di Palestina serta terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah.