Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Komisi II DPR Tak Akan Mempercepat Revisi UU Pilkada

Berita Utama
Komisi II DPR Tak Akan Mempercepat Revisi UU Pilkada

Jakarta – KENDATI Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon bisa ikut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Namun, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan tidak akan mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Rabu (30/9/2015).

Menurut Lukman, sangat tidak mungkin UU Pilkada Serentak bisa diselesaikan pada Desember, meskipun revisinya dipercepat. Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terlebih dahulu.

"Revisi UU Pilkada tidak mungkin dilakukan pada Desember, tidak akan mungkin. Kalau mungkin itu dipakai 2017. Kalau mau saat ini perkuat dulu PKPU," katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berkata, dalam waktu tidak lama lagi Komisi II DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskusikan masalah PKPU tersebut.

"Semua itu bergantung pada KPU, akan melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR kapan? Tapi paling Senin depan bisa melakukan pembicaraan mengenai PKPU itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat memutuskan daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon dapat mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember 2015. MK berpandangan, pilkada wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, harus ada jaminan pilkada harus tetap terselenggara.

MK beralasan, ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak yang mensyaratkan pilkada harus diikuti lebih dari satu pasangan calon, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, berpotensi pilkada ditunda atau gagal terselenggara. Hal itu merugikan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih.

Kemudian, MK menetapkan Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga, penyelenggara pemilu harus menetapkan satu pasangan calon dalam hal hanya terjadi satu pasangan.