Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Langkah Pemkot Magelang Dinilai Tak Bijak

Berita Daerah
Langkah Pemkot Magelang Dinilai Tak Bijak

PKBNews- PERNYATAAN Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito terkait batas wilayah dengan Kabupaten Magelang di media massa dinilai kurang bijak. Seharusnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang duduk bersama membicarakan hal tersebut. Bukan ribut di media massa.

"Tidak bijak kalau dua pemerintahan daerah berbeda pendapat jauh di media, karena tugas dan fungsinya kan sama, yaitu melayani masyarakat," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, Yogyo Susaptoyono, Rabu (22/2/2017).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong Pemkot Magelang dan Pemkab Magelang untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan sikap saling menghormati selayaknya seorang pemimpin.

"Kita buka kembali dokumen tentang batas kota dan kabupaten, kemudian kedua pemimpin saling mempertegas batas wilayah masing-masing. Kalau memang Pemkot Magelang ingin melayani masyarakat lebih banyak lagi, bisa langsung dibicarakan dengan Bupati Magelang," ujar Yogyo.

Yogyo optimistik Bupati Zaenal Arifin akan mengambil sikap dengan terlebih dahulu berbicara dengan DPRD sebagai representatif masyarakat Kabupaten Magelang.

"Kalau muaranya adalah bagaimana bisa melayani masyarakat sebaik mungkin, saya kira tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada jalan keluar," cetusnya.

Alumnus Universitas Diponegoro (Undip) mengingatkan, yang dibutuhkan masyarakat adalah mendapat pelayanan administrasi lebih baik, bukan perang statmen di media massa.

"Menjadi warga kota atau kabupaten saya melihat mereka tetap bangga menjadi warga Magelang," ucap Yogyo.

Yogyo mengkritik dasar hukum Pemkot Magelang untuk meminta wilayah ke Kabupaten Magelang yakni kesepakatan DPRD Kota dan Kabupaten Magelang tahun 1987. Ia berpendapat bahwa kesepakatan tersebut sudah kuno dan kadaluarsa karena tidak ada tindak lanjutnya.

"Itu regulasi lama, zaman sudah berubah. Dulu Orde Baru sekarang sudah era reformasi.Mosok kebijakan baru mendasari keputusan lama," katanya.

Mantan wartawan media nasional itu menilai kesepakatan tahun 1987 hanya bisa digunakan jika ada komunikasi yang baik antarpemerintah. Keputusan apapun yang nantinya diambil harus bisa mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

"Yang perlu diingat, untuk mengambil kebijakan sekarang harus mendasari banyak hal, bukan semata-mata keputusan DPRD yang sudah berumur puluhan tahun.
Kemauan masyarakat juga harus diakomodasi," tegas Yogyo.