Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Menimbang Ulang Kebijakan Bebas Visa

Opini
Menimbang Ulang Kebijakan Bebas Visa
Oleh H. Abdul Kadir Karding
 
KEBIJAKAN bebas visa ke Indonesia akhirnya menuai kontroversi. Kebijakan itu mulai dikritik seiring munculnya beragam persoalan di lapangan. Berbagai suara agar pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut pun mulai nyaring terdengar.
 
Bebas visa bagi pelancong mancanegara sejatinya diberlakukan pemerintah RI sejak setahun silam. Payung hukum pertama untuk kebijakan itu adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2015. Berdasar aturan tersebut, hanya ada 45 negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Berselang 100 hari kemudian, melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2015, pemerintah menambah jumlah negara penerima bebas visa menjadi 90. Terakhir, 2 Maret 2016, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang berisi pembebasan visa bagi 169 negara.
 
Fasilitas bebas visa diberikan kepada mereka yang ingin melakukan kunjungan keluarga, sosial, seni, budaya, atau tugas pemerintahan; memberikan ceramah; hingga mengikuti seminar atau rapat perusahaan. Namun, harapan besar dari kebijakan itu adalah meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.
 
Kita mesti percaya niat baik pemerintah. Logika sederhananya, semakin mudah aturan berkunjung, semakin banyak wisatawan yang datang. Jika logika itu berjalan mulus, sejumlah keuntungan akan didapatkan. Misalnya, menambah devisa negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, menggerakkan roda ekonomi UMKM di daerah, menciptakan lapangan kerja secara alamiah, hingga menciptakan pertukaran informasi dan kebudayaan antarnegara.
 
Sayangnya, niat baik itu tidak selalu berjalan mulus. Belakangan muncul beragam persoalan di lapangan. Salah satu persoalan yang paling santer terdengar adalah penyalahgunaan izin wisata untuk bekerja. Benarkah begitu?
 
Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) ilegal memang bukan isapan jempol belaka. Kasus itu terjadi di berbagai daerah dalam setahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri kepada media menyatakan, sampai akhir 2016, ada 683 TKA bermasalah yang ditangani Kemenaker. Mereka berasal dari berbagai negara, bukan Tiongkok saja. Ada yang berasal dari Malaysia, Filipina, India, Thailand, Korea Selatan, dan lain-lain. Meski angkanya relatif belum signifikan, tidak berarti hal itu bisa dipandang sepele.
 
Kita tahu, belakangan banyak konflik sosial bermuatan SARA yang justru dipicu ketimpangan ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. Apalagi, DPR menemukan bahwa upah dan akomodasi tenaga kerja asing kerap lebih tinggi bila dibandingkan dengan warga lokal.
 
Hal lain yang juga mengundang kekhawatiran adalah peredaran narkoba. Sudah begitu, banyak kasus warga negara asing membuka pabrik narkoba di Indonesia. Apabila pembebasan visa itu tidak dipantau dengan hati-hati, tidak tertutup kemungkinan warga negara asing tersebut ikut memperparah peredaran narkoba di Indonesia.
 
Bebas visa bagi 169 negara juga membuka peluang bagi penyebaran radikalisme atau teroris. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki paham radikal atau yang dikenal sebagai teroris ISIS tersebut.
 
Menurut hemat penulis, penyalahgunaan izin bebas visa terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, minimnya pengawasan. Hal itu terkait dengan jumlah petugas imigrasi yang tidak memadai bila dibandingkan dengan arus wisatawan asing yang datang. Kedua, luasnya wilayah di Indonesia. Berdasar pemetaan Ditjen Imigrasi, terdapat 14 pintu gerbang masuk wisatawan ke dalam negeri. Antara lain, pelabuhan dan bandara. Sedangkan di darat belum dijadikan tempat pemeriksaan imigrasi. Ketiga, ketidakjelasan sanksi bagi perusahaan maupun pihak yang mewadahi para tenaga kerja asing ilegal.
 
Karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan ekses negatif kebijakan yang mereka keluarkan. Pemerintah melalui Ditjen Imigrasi, misalnya, bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan tenaga kerja asing. Kerja sama itu mesti melibatkan unsur terdekat dengan masyarakat seperti pihak kecamatan, desa/kelurahan, koramil, polsek, dan babinsa.
 
Pada saat bersamaan, aparat terkait juga mesti responsif saat menerima laporan penyalahgunaan wewenang. Jiwa inlander yang membungkuk-bungkuk terhadap orang asing mesti dihilangkan. Ketegasan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi anak bangsa, tapi juga siapa saja yang berani mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
 
Pengawasan dan penegakan aturan yang ketat tidak berarti bahwa kita antiasing. Pada era globalisasi sekarang ini, mustahil kita menutup diri dari pergaulan antarbangsa dan antarnegara. Namun, masuknya warga negara asing ke Indonesia perlu diatur dengan baik agar persoalan yang terjadi tidak menjadi bom waktu yang merugikan bangsa ini.
 
Pada akhirnya, menjaga keamanan sebuah negara ibarat menjaga sebuah rumah. Dibutuhkan pintu yang kukuh dan penjagaan yang ketat. Jika petugas imigrasi adalah petugas yang menjaga pintu, visa adalah garda terdepan dalam rangka menjaga wilayah teritorial negara kita. Selama dua hal itu belum dipersiapkan secara matang, tak ada salahnya jika kebijakan bebas visa ditimbang ulang.
 
 
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Anggota Komisi III DPR, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa