Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Menristekdikti : Dunia Kerja Membutuhkan Lulusan Politeknik

Berita Utama
Menristekdikti : Dunia Kerja Membutuhkan Lulusan Politeknik
PKBNews - MASYARAKAT perlu mengubah sudut pandang mengenai politeknik yang tak lagi menjadi perguruan tinggi kelas dua. Karena, saat ini lulusan politeknik dibutuhkan dunia kerja.
 
"Sudut pandang masyarakat terhadap politeknik diubah. Selama ini politeknik seolah seperti perguruan tinggi kelas dua padahal, lulusan politeknik saat ini sangat kompeten dan dibutuhkan pasar kerja," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
 
Menurut Menteri Nasir, kebutuhan dunia industri yang menuntut kompetensi lulusan politeknik harus disesuaikan dengan hasil pembelajaran yang ada di politeknik.
 
Beberapa cara yang ditempuh pemerintah bersama-sama dengan politeknik diantaranya adalah dengan merancang program Multi Entry Multi Outcome (MEMO) bagi mahasiswa politeknik.
 
"Nantinya, mahasiswa dapat memilih berbagai alternatif perkuliahan yang memungkinkan mereka untuk langsung bekerja di industri dengan tetap dapat kembali lagi ke kampus," ujar Menteri Nasir. 
 
Selain itu, MEMO diharapkan dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Jadi lulusan politeknik akan selalu siap kerja bukan siap training.
 
"Tahun pertama misalnya, mahasiswa dapat sertifikat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 3, terus mau bekerja, kembali lagi dia (ke kampus) itu bisa melanjutkan ke tahun kedua sehingga tidak putus kuliah (drop out)," katanya.
 
Terkait penilaian akreditas, Nasir menyebutkan banyak politeknik yang sebenarnya berkualitas namun belum mendapat akreditasi yang baik.
 
"Instrumen yang digunakan BAN PT adalah instrumen pada akademik. Sementara politeknik aspek akademiknya hanya 30 persen, 70 persennya adalah praktek. Ini gak nyambung. Jadi harus ada instrumen khusus untuk penilaian politeknik," ujarnya. .
 
Untuk itu, dialog dengan BAN PT akan sesegera mungkin dilakukan pihaknya guna mengatasi persoalan tersebut.
 
Ketua FDPNI Rahmat Imbang menyebutkan kajian skema MEMO ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelarasan peraturan. Diantaranya penyesuaian kurikulum, instrumen penilaian BAN PT, pangkalan data pendidikan tinggi (untuk menjamin keabsahan ijazah), dan sebagainya.