Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Menteri Muhajir Menafikan Perjalanan Historis Bangsa

Berita Utama
Menteri Muhajir Menafikan Perjalanan Historis Bangsa

PKBNews - KEBIJAKAN full day school (FDS) yang ditelorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menafikan perjalanan historis bangsa Indonesia, terutama pondok pesantren (ponpes) dan madrasah diniyah (madin) yang berperan aktif membentuk karakter anak bangsa yang berbudi luhur.

"Jika Permendikbud tentang FDS tetap dipaksakan, maka banyak warga negara yang haknya dirampas dan dicederai oleh Menteri Muhajir," tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq, Jumat (11/8/2017).

Wakil Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu berkata, pengaturan karakter bangsa dengan mengatur hari sekolah sangat tidak benar. Sebab, pembentukan karakter tidak bisa dinilai hanya dengan jumlah jam pembelajaran dan lama guru berkerja serta beban kerja guru.

"Akan tetapi dengan keteladan yang menyeluruh, serta kualitas proses pembelajarn yang optimal. Ponpes dan madin bukti nyata bagaimana para guru disana dapat menciptakan karakter anak didiknya. Dan itu dilakukan sejak Indonesia belum merdeka," kata KH Maman.

Maman mengingatkan dampak pelaksanaan FDS terhadap ponpes dan madin sangat besar. Anak didik mengalami kelelahan jika dipaksa mengikuti pelajaran selama delapan jam. Sehingga, mereka enggan mengikuti kegiatan di madin ataupun ponpes.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menegaskan, jumlah MDTA se-Indonesia menurut data Emis Kemenag tahun 2016 berjumlah 76.566 buah, yang memiliki 6.000.062 santri dan 443.843 Ustadz.

"Jumlah yang tidak sedikit, semua madin itu tidak berstatus negeri, melainkan swasta (swadaya masyarakat dan pesantren, red). Ini harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi, red)," kata Maman.

Alasan itulah, kata Maman, kenapa PKB ngotot memperjuangkan pencabutan peraturan Mendikbud 23 tahun 2017. Selain itu, program Menteri Muhaji tidak sejalan dengan PKB yang tengah berupaya mendorong adar madin terus berkembang.

"Bukan kemudian potensi yang ada terberangus dengan kebijakan ataupun alasan-alasan lainnya. Fraksi PKB di DPR selama ini serius memperjuangkan nasib madin dan ponpes, salah satunya melalu pengajuan RUU Kelembagaan pendidikan Agama atau yang biasa disebut RUU Madrasah dan Pesantren agar bisa sampai sampai disahkan," tandas pendiri Ponpes Al Mizan.