Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Menteri Muhajir Sebaiknya Lihat Indonesia Keseluruhan

Berita Utama
Menteri Muhajir Sebaiknya Lihat Indonesia Keseluruhan

PKBNews - MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi diminta melihat Indonesia secara keseluruhan sebelum memberlakukan program sekolah lima hari atau Full Day School.

Permintaan tersebut datang langsung dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj Ida Fauziyah, Kamis (15/6/2017).

"Saya sarankan Mendikbud melakukan penjaringan aspirasi secara menyeluruh, jangan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya," katanya.

Ida mengaku kaget mendengar Mendikbud Muhajir mau mengimplementasikan program Full Day School pada tahun ajaran 2017/2018 kendati mendapat penolakan dari masyarakat secara luas.

Ida mengingatkan bahwa Indonesia begitu luas, bukan hanya Jakarta dan kota-kota besar seperti Surabaya dan Bandung. Ia menyangsikan kalau Mendikbud mempunyai data valid tentang sekolah-sekolah di Indonesia.

“Saya tidak tahu apakah pak menteri mempunyai data yang valid tentang keberadaan sekolah-sekolah kita. Saya kira melakukan kebijakan secara nasional dengan tanpa melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah kita, itu sangat menyedihkan," ucapnya.

Ida menegaskan, anak-anak Indonesia selama ini mendapatkan asupan keagamaan dari madrasah-madrasah diniyah. Dan itu baru didapat ketika mereka pulang sekolah formal. Kemudian bergabung di madrasah-madrasah diniyah,

"Dengan diberlakukannya Full Day School tersebut tidak akan pernah didapatkannya kembali suasana baru. Tidak ada lagi kegiatan sosial baru yang dilakukan anak diluar jam sekolah. Nah itu tidak akan didapatkan ketika full day school itu dilakukan secara nasional," katanya.

Mantan Ketua Umum Fatayat NU itu mengintuksikan komisi terkait untuk mengundang Medikbud dan mengevaluasi kebijakannya.

“Saya meminta Komisi X dan Komisi VIII untuk mengundang pak menteri. Saya minta kepada anggota komisi X untuk memberikan background bagaimana kehidupan sosial masyarakat kita dalam memberikan edukasi, memberikan asupan bidang keagamaan," katanya.

Madrasah diniyah, lanjutnya, berjumlah ratusan ribu. Selama ini sudah melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan itu dengan kegiatan madrasah diniyyah. Dan itu cukup efektif untuk melakukan penguatan revolusi mental yang dilakukan Pak Jokowi.

Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menerangkan bahwa PBNU secara resmi menolak gagasan ini. Dia menuturkan, penolakan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Beberapa waktu lalu disampaikan langsung kepada Pak Jokowi dan disampaikan langsung, saya kira, ke Pak Mendikbud tentang kebijakan Full Day School itu. Saya pikir ketika mendapatkan masukan yang tidak hanya dari NU, Pak Menteri cukup input untuk mengambil kebijakan yang tidak melukai sebagian masyarakat kita," tandasnya.