Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pansus RUU Pemilu Berharap Titik Temu

Berita Utama
Pansus RUU Pemilu Berharap Titik Temu

PKBNews - BELUM adanya titik kesepahaman antara Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dengan Pemerintah terkait beberapa item krusial dalam RUU Pemilu membuat UU Pemilu terkatung-katung. Rapat yang sejatinya dilakukan untuk mengambil beberapa keputusan penting pun urung dilakukan lantaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai perwalikan pemerintah tak kunjung hadir.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita menemukan satu titik temu. Sekarang sedang dilakukan lobi-lobi untuk menuju kearah sana," ujar Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy, Kamis (15/6/2017).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sangat berharap titik temu antara pemerintah dan DPR RI segera terjadi. Jika pada akhirnya ditemukan satu paket titik temu maka seluruh fraksi akan diwakili oleh satu juru bicara (jubir). Jubir inilah yang nantinya akan bicara secara formal soal keputusan RUU Pemilu.

"Dengan begitu RUU Pemilu dapat langsung bisa kita sahkan. Kalau memang itu yang terjadi, itu skenario terbaik,” kata Lukman.

Lukman menambahkan, secara teoritis seharusnya fraksi-fraksi sudah menemukan tawaran titik temu. Tinggal menunggu para pimpinan-pimpinan fraksi hadir di ruangan.

Ia menambahkan, jika sudah tidak terdapat perbedaan antarfraksi maka keputusan sudah bisa diambil. Namun, kata dia, pihaknya belum bisa memberikan jaminan lima isu krusial akan selesai di pansus.

"Jika Pansus deadlock, maka RUU Pemilu akan divoting di rapat paripurna yang akan dilaksanaan Senin depan," ucapnya.

Ada lima isu penting yang dibahas dalam RUU Pemilu yang membuat antara partai politik dan pemerintah tidak bisa mencapai kesepakatan hingga saat ini.

Poin-poin ini penting karena menyangkut nasib parpol di 2019. 5 isu tersebut adalah Sebagai berikut:

1. Parliamentary Treshold

Yaitu jumlah suara yang harus dipenuhi partai politik dalam pemilu legislatif 2019 untuk duduk di parlemen. Dalam ketentuan sebelumnya, ambang batasnya 3,5 persen suara dari total suara sah nasional. Namun terdapat usulan agar ambang batas tersebut dinaikan menjadi 4-5 persen.

2. Presidential Treshold

Yaitu batas minimal suara partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan sebelumnya, sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional. Usul lain PT diturunkan jadi 10-15 persen atau dihapus.

3. Dapil Magnitude

Yaitu alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Usulannya 3-8 atau 3-10 kursi tiap dapil.

4. Sistem Pemilu

Yaitu metode pemungutan suara dalam menentukan calon anggota legislatif di Pileg 2019. Sistem terbuka adalah pemilih memilih caleg secara langsung. Sistem tertutup berarti pemilih hanya mencoblos lambang partai politik (parpol), sementara caleg ditentukan parpol. Sistem terbuka terbatas pemilih memilih gambar partai dengan daftar nama calon legislatif terbuka, namun urutan calon legislatif ditentukan parpol.

5. Metoda Konversi Suara

Yaitu cara menghitung jumlah perolehan suara di daerah pemilihan untuk dikonversi menjadi jumlah kursi. Usulannya Sainta Lague Murni atau Quota Harre.

Rekomendasi untuk dibaca