Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pelaku Usaha dan UMKM Didorong Menjalin Kemitraan

Berita Parlemen
Pelaku Usaha dan UMKM Didorong Menjalin Kemitraan
PKBNews - PERAN Kemitraan yang disandang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan peran yang penting. Hal ini sangat penting diketaui oleh masyarakat dan karena itu ikhwal ini pun disosialisasikan kepada masyarakat. 
 
Anggota DPR Fraksi PKB Hj. Siti Mukaromah meminta masyarakat yang bergerak di sektor usaha agar memperhatikan hal ikhwal terkait peran penting KPPU. 
 
Karena itu, Erma meminta agar masyarakat dunia usaha seperti UMKM untuk menjalin kemitraan. 
 
"Saya mengharapkan dan meminta kepada 53 peserta yang terdiri pelaku usaha, dan UMKM di Kabupaten Cilacap untuk bermitra," kata Erma disela sosialisasi dengan tema ‘Mendorong Terwujudnya Kemitraan Usaha yang Sehat’ di Ruang Sumekar Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, belum lama ini.  
Erma mengatakan, pelaku usaha bisa menutup kelemahan, memperluas pasar, mengembangkan kualitas produksi, wahana pengembangan diri, mengembangkan inovasi baru, sampai memperkecil resiko. 
 
“Namun apabila tidak bermitra, bisa terpencil dari pengembangan pasar, ruang pengembangan terbatas, tidak ada patner. Dan apabila berminat disitu ada peran pemerintah untuk membantu, baik secara permodalan atau pemasaran,” kata Erma.  
 
Kata Erma, agar tujuan bisa berjalan dengan baik KPPU diminta melakukan pengawasan yang maksimal. “Baik terhadap ekonomi menengah, kecil, serta awali kemitraan yang adil dan jujur,” ujar Erma.  
 
Sementara itu, KPPU Republik Indonesia siap menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan kemitraan. 
 
Hal ini dilakukan sebagai upaya mencipatkan iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin adanya kepastian berusaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
 
Karena itu, apabila KPPU menemukan adanya eksploitasi terhadap UMKM dari perusahaan besar, maka KPPU bisa melakukan sampai ke penegakan hukum. Apalagi kinerja KPPU dalam pengawasan merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2008. 
 
“Dimana dalam penegakan hukum, KPPU akan melakukan investigasi, persidangan sampai menjatuhkan sanksi paling berat Rp 10 M, sampai mencabut izinnya,” kata Komisioner KPPU Republik Indonesia, Saidah Sakwan. 
 
Contohnya, kata Saedah, investasi yang telah dilakukan pada tahun 2014 dimana mencekiknya harga bawang putih hingga Rp 190 rb per kilo. Setelah di investigasi, KPPU menemukan adanya bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak sejumlah 490 kontainer, dimana hampir satu kontainer berjumlah 3 ton.
 
Selain itu, Saedah juga memberikan contoh kasus praktik kartel daging sapi dimana dalam kasus tersebut KPPU melakukan investigasi.