Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pembangunan Harus Perhitungkan Nilai Ekonomis Rakyat

Berita Parlemen
Pembangunan Harus Perhitungkan Nilai Ekonomis Rakyat
PKBNews – PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan terlalu banyak mengedepankan pembangunan secara fisik. Seharusnya pemerintah perlu menimbang pembangunan fisik dan infrastruktur di satu sisi dan sumber anggaran pembangunan di sisi lain. 
 
Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Hj. Siti Mukaromah di Jakarta, Jumat (18/8/2017) menanggapi pidato Presiden Joko Widodo. 
 
“Pembangunan harus menimbang beberapa hal seperti sumber anggaran pembangunan tersebut. Jangan sampai begitu banyak pembangunan juga meninggalkan banyak hutang. Pembangunan juga harus memperhitungkan nilai ekonomis bagi masyarakat,” kata Siti Mukaromah. 
 
Menurut Erma – panggilan akrab Siti Mukaromah -- secara jangka panjang pembangunan infrastruktur mungkin akan strategis. Namun dalam jangka pendek apakah pembangunan itu bisa mentolerir kerugian masyarakat. 
 
“Misalnya untuk wilayah Jakarta, kemacetan parah menunda aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk wilayah di luar Jakarta, banyak sawah dan lahan pemukiman yang tergusur. Sehingga sendi-sendi sosial masyarakat turut terganggu,” kata Erma. 
 
Erma mengatakan, selama ini program peningkatan industri kecil dan Menengah (IKM) lemah. Dalam Nawa Cita-nya, Presiden Jokowi berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi kecil. 
 
Dalam pidato terkait hal ini, kata Erma, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mendorong UMKM karena akan tetapi nyatanya kementerian-kementerian terkait tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. 
 
“Seperti anggaran pendampingan UMKM sangat kecil. Bahkan cenderung dipangkas dari tahun ke tahun. Contohnya anggaran untuk penumbuhan Industri kecil di kementrian perindustrian. Dari 12 kegiatan pendampingan Industri kecil kemudian terus meluncur menjadi tiga kegiatan. Ini tentu saja menjadi ironi,” kata Erma. 
 
Menyinggung soal program permodalan, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) ini menilai bahwa apa yang telah dilakukan Kemenkop dan UKM sangat bermanfaat bagi wirausaha pemula. Namun, program ini sudah dihentikan bahkan belum bisa di evaluasi keberhasilannya. 
 
Selain itu, Erma mengatakan bahwa sosialisasi dan akses kredit usaha kecil (KUR) dinilai tidak merata. Pemerintahan Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran yang besar untuk program pinjaman. Program yang sifatnya bansos sudah dipangkas bahkan banyak yang dihapus. 
Namun, kata Erma, KUR ini masih sulit diakses oleh masyarakat, baik karena kurang sosialisasi maupun terlalu rumitnya prosedur pengajuan bagi orang awam. 
 
“Apalagi, KUR masih mencantumkan syarat-syarat keharusan bankable dan adanya agunan. Ini tentu saja memberatkan masyarakat,” tandas Erma.