Pembentukan Pansus Tragedi KM Zahro Sangat Penting

Berita Parlemen
Pembentukan Pansus Tragedi KM Zahro Sangat Penting

PKBNews - UNTUK mencegah tragedi KM Zahro Express terulang kembali. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fathan Subchi mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KM Zahro Express.

" Pansus ini sangat penting untuk mencegah tragedi yang menewaskan 24 orang itu terulang di kemudian hari. Kasus kebakaran kapal Zahro Express hanya sedikit dari banyak kasus angkutan penumpang laut kita yang bermasalah," katanya di gedung DPR RI, Selasa (10/1/2017).

Anggota Komisi V DPR RI itu menegaskan, pembentukan Pansus akan menjadi solusi terbaik untuk pembenahan total sistem angkutan laut di Indonesia. Sebab faktanya pengawasan pemerintah sangat lemah.

"Yang paling memprihatinkan adalah soal data penumpang. Manifest KM Zahro Express mencatat 100 penumpang yang diangkut dalam tragedi itu. Kenyataannya, jumlah penumpang mencapai 180 orang," ucap Fathan.

Fathan membenarkan kalau angka 180 penumpang tidak melebihi kapasitas kapal. Karena, berdasarkan lesensi, kapal tersebut mengangkut hingga 250 penumpang.

"Menjadi persoalan ialah perbedaan data penumpang. Hal itu membuktikan bahwa pengelola kapal tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik," tuturnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB itu berkata, perbedaan data jumlah penumpang dalam manifest dan yang dianggkut merupakan hal fatal. Akibatnya, saat terjadi kecelakaan, sulit untuk memastikan jumlah korban. Sampai saat ini, masih belum jelas berapa penumpang yang hilang dalam tragedi tersebut.

"Anda bisa bayangkan, di Jakarta saja pengawasan terhadap SOP begitu lemah, bagaimana yang di daerah. Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Apalagi penanganan sesaat setelah terjadi bencana di kapal Zahro sangat lamban, sehingga banyak korban berjatuhan," kata Fathan lagi.

Fathan mengingatkan bahwa regulasi yang mengatur angkutan laut sebenarnya sudah sangat ketat dan baik. Selain ada UU 17/2008 tentang Pelayaran, sistem angkutan laut juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 37/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut. Permenhub tersebut telah mengatur standar keselamatan pelayaran yang di dalamnya meliputi aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, standar operasional prosedur, lingkungan, dan sanksi.

"Kelemahan paling mendasar kita adalah implementasi. Semua aturan telah dibuat dan celakanya itu banyak yang dilanggar. Akan sangat elegan jika Menteri Perhubungan bisa menjelaskannya dalam sebuah Pansus," tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah II meliputi kabupaten Demak, Jepara dan Kudus.

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.