Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pemerintah Berupaya Memperkuat Kompetensi SDM Indonesia

Berita Utama
Pemerintah Berupaya Memperkuat Kompetensi SDM Indonesia
PKBNews - DIHARAPKAN Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bisa melampaui standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja saat ini. hal itu agar SDM Indonesia benar-benar bisa bersaing dengan SDM dari negara lain.
 
"Karena kalau standar-standar saja, bisa menang, bisa kalah. Untuk bisa memastikan, menang ya harus di atas standar," kata Menteri Ketenagakerjaan HM Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis (12/4/2018). 
 
Menteri Hanif mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat kompetensi SDM Indonesia melalui beberapa cara yakni penguatan akses, mutu pelatihan vokasi dan retraining.
 
Upaya ini dilakukan mengingat angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi oleh lulusan SD-SMP. Saat ini, lebih kurang 60-an persen dari 128 juta angkatan kerja masih berpendidikan SD-SMP.
 
"Dengan adanya profil angkatan kerja kita ini menyebabkan kita over suply di bawah. Sedangkan tenaga kerja level menengah ke atas kita kekurangan," katanya. 
 
Secara lebih spesifik, Menaker menjelaskan bahwa pelatihan vokasi dan retraining juga bertujuan untuk membantu lulusan pendidikan Indonesia yang dihadapkan pada problem ketidaksesuaian kompetensi dan kualifikasi yang masih di bawah standar.
 
Ketidakcocokan merupakan persoalan dimana kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
 
"Tingkat ketidaksesuaian kompetensinya pun cukup tinggi, yakni mencapai 64 persen. Artinya, dari 10 orang hanya 3-4 orang saja yang cocok kompetensinya. Sehingga ini harus dijembatani dengan berbagai pelatihan vokasi. Agar mereka bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi wirausaha baru," ujar Menteri Hanif. 
 
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan bahwa pelatihan vokasi dan retraining juga dapat membantu pekerja yang terancam PHK akibat dari revolusi industri 4.0, serta pekerja yang terjebak pada jenis-jenis pekerjaan tertentu, sehingga mereka tidak memiliki skema kenaikan upah dan karier.
 
"Penguatan akses dan mutu ini agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilannya, baik itu melalui lembaga pelatihan milik pemerintah, milik swasta, atau yang lainnya," tandas Menteri Hanif.