Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pengawasan Dana Parpol Harus Sama dengan Pengawasan APBN

Berita Utama
Pengawasan Dana Parpol Harus Sama dengan Pengawasan APBN

PKBNews - USULAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah membentuk Pengadilan Ad Hoc terkait pengawasan dana partai politik disambut baik Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj Ida Fauziyah. Namun, ia mengusulkan agar pengawasan terhadap dana partai harus sama dengan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Penggunaan dana parpol sama saja dengan penggunaan dana yang lain. Kalau memang membutuhkan transparansi dibangun, bagaimana caranya transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya, Selasa (29/8/2017).

Saat ditanya apakah perlu diatur sanksi bagi partai yang menyalahgunakan wewenang. Ia menegaskan masih akan mempelajari UU Partai Politik. Akan tetapi usulan soal kemungkinan adanya sanksi administrasi patut dipertimbangkan.

"Dana parpol dikeluarkan oleh Menkeu setelah meminta rekomendasi dari KPK, angka KPK lebih tinggi dari ini, saya kira bijaksana sekali Menkeu meminta rekomendasi," kata Ida.

Ida berharap, tak ada lagi keraguan dana partai politik ini memang dibutuhkan untuk membangun partai yang kuat dan sehat. Sebab sebagai pilar demokrasi, partai harus kuat.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana partai politik akan naik hingga 10 kali lipat, dari sebelumnya Rp108 per suara, menjadi Rp1.000 per suara. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menimbang kenaikan dana parpol karena ada surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi.