Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pengelolaan Pulau oleh Asing, PKB Menilai Sangat Beresiko

Berita Parlemen
Pengelolaan Pulau oleh Asing, PKB Menilai Sangat Beresiko
PKBNews - PEMERINTAH Indonesia berencana menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terpencil kepada negara asing. Terkait dengan hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai sangat berisiko. 
 
"Bukan mustahil, kebijakan tersebut justru membuka peluang pulau yang dikuasai asing menjadi tempat kegiatan ilegal," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan di Jakarta, Jumat (20/1/2017). 
 
Atas dasar ini, Daniel Johan yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru menjadi benalu bagi pemerintah terkait kedaulatan Indonesia.
 
“Bagaimana pemerintah mau berdaulat dan mandiri jika (pengelolaan pulau) diserahkan ke asing,” kata Daniel. 
 
Menurut Daniel, amanat Undang Undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menyebut kewenangan pengelolaan pulau di Indonesia secara penuh adalah pemerintah.
 
“Itu kan jadi tanggung jawabnya negara. Sekarang kan memang ada anggaran untuk menjaga pulau-pulau terluar, itu kan bagian pertahanan negara,” ujar Daniel. 
 
Karena itu, Daniel ingin pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan tersebu lantaran menuai banyak penolakan dari masyarakat.
 
“Sekarang, baru mau dikelola asing saja masyarakat sudah banyak menolak. Artinya ini bukan kehendak masyarakat. Ini perlu konsultasi ke masyarakat sekitar, jangan justru ada penolakan,” katanya. 
 
Daniel menambahkan bahwa pemerintah harus konsisten dan mampu mengambil kebijakan sesuai dengan amanat UU tersebut. Dia meminta agar aset lokal maupun nasional bisa kelola sendiri.
 
“Kalau enggak, minimal ada kerja sama. Jangan dikelola asing semua,” tandas Daniel.