Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Penggiat Ponpes dan Madin Resah, DPW PKB Yogya: Jihad Tolak FDS

Berita Utama
Penggiat Ponpes dan Madin Resah, DPW PKB Yogya: Jihad Tolak FDS

PKBNews - PENGGIAT dan praktisi pondok pesantren (ponpes) dan madrasyah diniyah (madin) di Yogya resah, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Istimiwa Yogyakarta (DIY) tegaskan menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomer 23 Tahun 2017 tentang full day school (FDS).

"Banyak kalangan praktisi atau pegiat pendidikan madrasah dan pondok pesantren resah dengan kebijakan Permendikbud Nomer 23 Tahun 2017 tentang full day school. Menjadi tugas dan kewajiban kita menolak kebijakan tersebut," ujar Ketua DPW PKB DIY, Agus Sulistiyono, Kamis (10/8/2017).

Menurut Agus, pemerintah harusnya peka melihat jihad tolak FDS. Sebab, kebijakan tersebut terbukti menimbulkan masalah dan keresahan di masyarakat. Bahkan keresahan juga merambah pada organisasi masyarakat (ormas) di seluruh antero wilayah Indonesia. Gelombang protes bermunculan di banyak kota seperti di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Papua, Maluku dan juga DIY.

"Wajar kalau ada seruan jihad tolak FDS, karena memang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Undang- undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," katanya.

Politisi partai berlambang bintang sembilan itu menilai Permendikbud No 23 Tahun 2017 ini adalah langkah mundur dalam sistem pendidikan Indonesia jika melihat karakteristik sekolah.

"Terdapat 76 ribu madrasah yang dirugikan jika kebijakan ini diterapkan, padahal pesantren merupakan institusi yang telah berabad-abad mewarnai sistem pendidikan di Indonesia, pesantren telah banyak melahirkan figur dan tokoh penting dalam perkembangan bangsa, jangan lupa kan itu," kat Agus.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PKB itu berkata, DPW PKB di DIY juga telah lakukan kajian mendalam serta pemantauan intensif di lapangan di mana banyak yang menunjukkan mayoritas sekolah belum siap menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau delapan jam pelajaran.

"Fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah dengan 8 jam belajar ternyata banyak yang belum ada, karena itu saya instruksikan DPC PKB se-DIY serta anggota Fraksi PKB di DPRD DIY maupun di DPRD Kabupaten se- DIY untuk menolak kebijakan itu," tandasnya.