Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pernyataan Prabowo Tak Pahami Subtansi Berdemokrasi

Berita Utama
Pernyataan Prabowo Tak Pahami Subtansi Berdemokrasi

PKBNews - PERNYATAAN Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait Presidential Threshold (PT) 20 persen lelucon politik tidak berdasar dinilai kurang memahami subtansi berdemokrasi dan bernegara. Pasalnya, setiap warga negara ataupun lembaga yang tidak menyetujui PT sebesar 20 persen dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak setuju dengan PT sebesar 20 persen harusnya digunakan ruang lain, kan ruangan berdemokrasi bukan hanya ruang politik. Mosok seorang jenderal tidak mengerti, di tempuh saja jalur hukum atau judicial review," ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Jazil, Jumat (28/7/2017).

Jazil mengimbau agar Prabowo untuk menghormati kesepakatan paripurna pengesahan UU Pemilu. Ia tidak memiliki kewenangan mengatakan PT melanggar hukum.

"Pak Prabowo nggak punya wewenang seperti itu. Semua kan sesuai dengan konstitusi dan hukum. Kalau dibilang melanggar konstitusi, berarti bisa judicial review dan Pak Prabowo atau siapa pun harus hormat dengan hukum," katanya.

Sebelumnya, Prabowo berbicara soal RUU Pemilu yang disahkan DPR itu. Prabowo menambahkan, Gerindra tidak mau ikut sesuatu yang melawan akal sehat dan logika.

"Presidential threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tak mau terlibat," kata Prabowo di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) kemarin.