Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Dorong Revisi UU Terorisme

Berita Parlemen
PKB Dorong Revisi UU Terorisme

Jakarta - INDONESIA dinilai telah memasuki fase darurat terorisme. Untuk itu diperlukan revisi Undang-undang (UU) N0.15 tahun 2003 tentang Terorisme sebagai langkah memberikan perlindungan hukum kepada aparat dalam mengambil tindakan pencegahan.

"F-PKB berada di garda terdepan dalam mendorong dilakukannya revisi UU Terorisme. Hal tersebut penting untuk memberikan payung hukum kepada aparat untuk mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan," tegas Wakil Sekretaris Jederal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Selasa (19/1/2016).

Daniel mengingatkan, semangat dilakukannya revisi terhadap UU tersebut semata-mata untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat luas secara dini.

"Kalau ada yang mengatakan revisi dilakukan untuk kembali kepada rezim orde baru (orba) yang serba represif, itu salah besar. Revisi murni untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya terorisme," ucapnya.

Dengan alasan itu, ungkap Daniel, Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) akan mengusulkan revisi UU Teroris masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan menjadi prioritas 2016.

"Sekali lagi saya tegaskan, inti revisi ini adalah memberikan payung hukum kepada aparat untuk mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan," katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu berkata, usulan revisi ter‎sebut terkait dengan kejadian ledakan bom Thamrin.
PKB, katanya, melihat penyebaran radikalisme semakin kuat dan meluas.

"Baleg akan membahas mendalam memastikan hal itu dengan melibatkan para pakar dan ahli tapi setidaknya harus melalui proses penggalian materi secara mendalam mendalam, sehingga ditemukan indikasi dan bukti yang sangat kuat," tandasnya.