Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Sikapi RUU Pemilu

Berita Utama
PKB Minta Pemerintah Lebih Bijaksana Sikapi RUU Pemilu

PKBNews - SIKAP pemerintah yang mengancam muncur dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) lantaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak mau mengikuti kemauannya membuat pembahasan RUU Pemilu alami kemunduran. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap pemerintah lebih bijaksana dalam bersikap, mengingat UU Pemilu sejatinya berurusan dengan partai politik (parpol).

"Kemarin sudah hampir final ada jalan tengah, tapi karena adanya sikap pemerintah yang mengancam mundur bila tidak sesuai maunya pemerintah, malah membuat partai-partai kembali ke sikap semula, nol persen. Jalan tengahnya 10 persen," ucap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Daniel Johan, Jumat (16/6/2017).

Daniel mengingatkan bahwa pelaku dan pelaksana utama RUU Pemulu adalah parpol, harusnya pemerintah dapat memahami dan mendorong dilakukannya lobi-lobi agar semuanya berjalan dengan baik.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu menambahkan, kendati PKB merupakan bagian dari pemerintahan, akan tetapi PKB mempunyai sikap sendiri terkait RUU Pemilu.

"PKB punya sikap sendiri karena berdasarkan hasil kajian. Dan memang tidak harus sama karena ini kan ranahnya parpol, bukan masalah eksekutif," kata Daniel.

Daniel menegaskan, sikap PKB berbeda dengan pemerintah bukan karena PKB hanya sekadar ingin berbeda. Melainkan hasil kajian mendalam yang dilakukan PKB berbeda dengan pemerintah.

"PKB sebelum menentukan sikap selalu melakukan kajian terlebih dahulu. Ada simulasi-simulasi atas berbagai pilihan yang ditawarkan. Dan, PKB memlilih hasil kajian yang terbaik," tuturnya.

Aspek kajian tersebut,, ucap Daniel, dilihat dari berbagai aspek. Pertama, basis PKB, penguatan demokrasi dan aspek keterwakilan. Dari situ kemudian disesuaikan dengan sistem pileg dan pilpres serentak untuk 2019 nanti.

"Sesungguhnya kajian yang memiliki irisan optimal dari berbagai aspek tersebut yang diambil PKB," katanya.

Untuk ambang batas capres, PKB awalnya berada di posisi 4-5 persen. Sama dengan parliamentary threshold (ambang batas capres). Meski begitu, PKB sebenarnya masih bisa mengubah sikap melalui lobi-lobi. Menurut Daniel, PKB bahkan sempat naik untuk mencari jalan tengah.

"Kalau belum ada perubahan 4 atau 5 persen. Bisa saja (berubah) karena semua terus dibahas agar tercapai kesepakatan terbaik," ucapnya.

Daniel menilai tidak relevan apabila pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu menyatakan banyak mengalah. PKB pun yakin pada akhirnya akan ditemukan kata sepakat antara DPR dengan pemerintah.

"Kesannya pemerintah merasa jadi partai. Tapi PKB yakin pemerintah pada akhirnya akan arif bijaksana, dan akan mendukung apa pun hasil lobi dan keputusan pansus," katanya optimistis.