Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Minta Pemerintah Menyelesaikan Masalah Teroris Secara Preventif

Berita Utama
PKB Minta Pemerintah Menyelesaikan Masalah Teroris Secara Preventif

PKBNews - BOM bunuh diri di Terminal Kampung Melayu yang menewaskan tiga anggota Kepolisian harus disikapi dengan serius dan tidak boleh main-main. Untuk itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) segera dirampungkan.

"PKB mendukung agar Revisi UU Terorisme segera diselesaikan. Bila UU tersebut telah disahkan maka undang-undang itu bisa menjadi payung hukum menyelesaikan masalah teroris yang bersifat preventif," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB H Abdul Kadir Karding (AKK), Senin (29/5/2017).

AKK mengatakan, PKB tidak ingin penyelesaian masalah terorisme hanya sekadar saat terjadi kasus. Tapi lebih penting menyiapkan kebijakan pencegahan yang terencana dan menyeluruh.

Sebab, menurut AKK, semakin hari modus yang digunakan teroris dalam menyerang maupun merekrut anggota juga semakin berkembang. AKK mencontohkan, latihan militer tanpa izin, menyebarkan konten radikal, hijrah ke negara konflik untuk ikut berperang dan berbaiat kepada organisasi yang dilarang secara global dapat dianggap sebagai ancaman keamanan.

"Hal tersebut mesti ditangani secara cepat dan proporsional berdasarkan hukum. Dan dengan hadirnya revisi UU Terorisme itu, bisa menjadi solusi komprehensif penyelesaian masalah," ucap Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu.

Ketua Fraksi PKB Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berkata, selama ini pemerintah hanya menghukum para eksekutor yang melakukan tindakan nyata berupa penyerangan secara fisik terhadap objek-objek tertentu, tapi belum mencegah langkah-langkah yang dilkakukan para pelaku teror.

AKK menegaskan, terorisme sebagai tindak kejahatan muncul karena beragam faktor. Ia tidak bisa dilihat hanya sebatas pada persoalan ideologis dan hukum.

"Selama jurang kesenjangan sosial ekonomi masih ada maka terorisme akan tetap tumbuh di Indonesia. Prinsipnya keadilan sosial harus benar-benar bisa diwujudkan," tandasnya.