Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Sulit Penuhi Keinginan HTI

Berita Headline
PKB Sulit Penuhi Keinginan HTI

PKBNews - KEINGINAN perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) agar Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sulit dipenuhi. Pasalnya, PKB merupakan bagian dari pemerintah.

"Sebagai bagian dari pemerintah, sangat sulit PKB menolak Perppu," tegas pria yang biasa disapa Cak Imin itu di Kantor DPP PKB Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Kendati begitu, Cak Imin tetap berjanji partainya akan mencermati satu per satu pasal yang ada di dalam Perppu Ormas. PKB akan mengkaji apakah Perppu tersebut mengancam kehidupan demokrasi.

Menurut Cak Imin, jika ada pasal yang membahayakan demokrasi, maka tidak menutup kemungkinan akan dibuat undang-undang yang baru. Apalagi, menurut Cak Imin, perppu itu tidak dibuat untuk jangka panjang.

"Sebagai bagian dari pemerintah, tidak mungkin kami menolak Perppu (Ormas). Tapi saya janji akan mengkaji perppu tersebut," kata Cak Imin.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan HTI termasuk juru biacara Ismail Yusanto menemui Cak Imin di Kantor DPP PKB. Kedatangan para perwakilan HTI tersebut untuk mencari dukungan PKB terhadap penolakan Perppu, khususnya dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dengan harapan tentu saja Pak Muhaimin itu bisa memberikan andil yang sangat penting ketika nanti pembahasan Perppu ini di DPR. Harapan kami bahwa PKB dengan tegas menolak Perppu itu," kata Ismail.