Presiden Jokowi Diminta Tegas Atasi Polemik Freeport

Berita Utama
Presiden Jokowi Diminta Tegas Atasi Polemik Freeport

PKBNews - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas atasi polemik PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, pengalihan status dari kontrak karya menjadi ijin usaha pertambangan sangat bermuatan politik.

"Ketegasan Jokowi sangat penting untuk memberhentikan polemik yang terjadi saat ini. Sebab, pembangunan masyarakat Papua masih bergantung pada eksistensi Freeport, termasuk juga Indonesia," ucap Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Peggi Patrisia Pattipi, Jumat (17/2/2017).

Peggi menilai pemberian status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke PT Freeport perlu pengkajian lebih bijaksana dari Presiden Jokowi. Artinya, lebih konstruktif. Sebab, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) terkait pengalihan status IUPK agar Freeport dapat mengekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai tahap pemurnian).

"Mengapa tadi saya bilang perlu pengkajian konstruktif, karena kewajiban pajak untuk pemegang KK dan IUPK memiliki perbedaan mendasar. Atas dasar itu, pemerintah pusat harus memberi jaminan stabilitas jangan panjang pada Freeport," ujarnya.

Peggi menegaskan, IUPK pada prinsipnya prevailing, yakni mengikuti aturan pajak yang berlaku. Itu artinya juga pajak dan royalti yang dibayar PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dapat berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berbeda dengan KK, menurut Peggi, sifatnya lebih naildown. Pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap, tidak akan ada perubahan hingga masa kontrak berakhir.

“Freeport keberatan dengan IUPK yang sifatnya prevailing karena khawatir dibebani pajak-pajak dan pungutan baru di kemudian hari," terang anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Papua tersebut.

Peggi melihat akan ada ancaman permasalahan komplek apa bila PT Freeport tidak memutuskan tidak melanjutkan operasional perusahaan tambang tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yang terkena dampak pertama jika terjadi PHK adalah karyawan kontraktor dan privatisasi, menyusul karyawan Freeport yang jumlahnya diperkirakan mencapai 19.449 dari total 32.416 karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaan tambang tersebut," ungkapkan.

Lebih jauh lagi, kata Peggi, puluhan warga Mimika yang bisa mendulang emas tradisional bakal kehilangan mata pencarian kalau PT Freeport memutuskan berhenti beroperasi

Bukan hanya itu, peggi mengungkapkan, imbasnya akan sangat luas, termasuk dana kompensasi, kemitraan dari PTFI untuk sektor kesehatan, pengembangan ekonomi dan pendidikan bakal terganggu.

"Jaminan beasiswa pendidikan kepada masyarakat pasti hilang. Begitu juga masalah kesehatan bagi warga lokal yang semuanya ditanggung melalui fasilitas kesehatan Rumah Sakit Mitra Masyarakat pasti terganggu. Dampak terbesarnya adalah aksi kriminalitas akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah diminta secepatnya menangani secara serius, jangan sampai dibiarkan berlarut hingga adanya muatan politik yang menghambat negosiasi penuntasan solusi masalah Freeport.

"Saya harap negosiasi antara Freeport dengan pemerintah pusat bisa sejalan dan menguntungkan kedua belah pihak, tanpa ada kepentingan politik dari kebijakan IUPK. Jangan sampai rakyat Papua, khususnya Timika dirugikan," tandasnya.

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.