Revisi UU MD3 Bukan Untuk Rebutan Jabatan

Berita Parlemen
Revisi UU MD3 Bukan Untuk Rebutan Jabatan
PKBNews - DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) masih menggodog revisi Undang-Undang (RUU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3). Revisi UU MD3 itu harus berorientasi penguatan-penguatan kelembagaam MPR/DPR dan bukan untuk rebutan jabatan. 
 
Karena itu, kemauan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk juga dapat posisi di pimpinan DPR dan MPR bukan untuk mengejar kekuasaan.
 
"Kita jaga posisi, kita tidak ingin hiruk pikuk dinilai sebagai ajang rebutan  jabatan," kata anggota DPR dari Fraksi PKB Lukman Edy di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
 
Menurut Lukman, PKB ingin ada penguatan kelembagaan DPR/MPR secara luas dan kalaupun ada jaminan penambahan jumlah pimpinan itu untuk mengefektifkan tugas. 
 
"Di saat yang sama juga harus mempercepat semua beban kerja DPR," kata Lukman. 
 
PKB, kata Lukman, menyadari kalau wacana itu menuai kecurigaan dan prasangka dari PDI Perjuangan seperti menutup peluang  PDI Perjuangan menduduki kursi pimpinan DPR. 
 
"Di balik wacana tidak ada sama sekali upaya fraksi PKB dan fraksi-fraksi lainnya untuk menutup peluang PDIP menduduki kursi pimpinan DPR. Tetapi, menunjukkan komitmen agar lembaga parlemen bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh," tandas Lukman. 
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.