RUU Kepalangmerahan Harus Selaras UU HAM

Berita Parlemen
RUU Kepalangmerahan Harus Selaras UU HAM

PKBNews - WAKIL Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj Nihayatul Wafiroh mengusulkan agar dilakukan pengkajian ulang pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan terutama yang berkaitan erat dengan hak azasi manusia (HAM).

"Pengkajian pasal terkait HAM sangat penting, jangangan sampai antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya tidak selaras," ujar perempuan yang memiliki panggilan akrab Ninik itu, Kamis (13/4/2017).

Ninik menegaskan, penyelarasan pasal sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengkajian pun sifatnya lebih pada usulan kongkrit terkait pasal HAM.

Ia mencontohkan, dalam pasal 3 ayat 3 tentang mengatasi gerakan bersenjata, separatisme dan terorisme bukanlah tugas kepalangmerahan.

"Yang perlu diperbaiki adalah redaksional bahasanya, misalnya dengan penambahakan kata bahwa Kepalangmerahan membantu dari sisi kemanusiaanya," tuturnya.

Ninik berkata, itupulalah yang menjadi perhatian para pakar yang diundang Komisi IX beberapa waktu lalu. Dan, itu menjadi pertimbangan penting agar UU Kepalangmerahan tepat sasaran.

"Saya berterima kasih kepada pakar sudah diingatkan mengenai konsistensi bahasa mengenai kegiatan kepalangmerahan," tutupnya.

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.