Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Sanksi Pidana Pemilu Rendah, Pansus Butuh Pendapat Ahli

Berita Parlemen
Sanksi Pidana Pemilu Rendah, Pansus Butuh Pendapat Ahli
PKBNews - KETUA Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) DPR RI, H. Lukman Edy, mengatakan bahwa adanya perbedaan pandangan antar fraksi dalam Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu terutama terkait sanksi pelanggaran pemilu.
 
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa sanksi pelanggaran yang terdapat di RUU Pemilu dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki perbedaan yang cukup jauh.
 
“Disitu jauh sekali bedanya (Sanksi pelanggaran dalam RUU Pemilu dan pidana dalam KUHP), terlalu rendah dibanding dengan sanksi hukum pidana,” kata Lukman Edy di Jakarta, Kamis (19/1/2017).
 
Menurut anggota Fraksi PKB DPR ini, implikasi dari pelanggaran dalam Undang-undang (UU) Pemilu itu jauh lebih luas dari pelanggaran pidana yang konvensional. Ia berpendapat sanksi pidana dalam RUU Pemilu seharusnya 30 persen lebih berat dibanding dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP.
 
“Saya kira, pandangan para narasumber ahli hukum pidana bisa kami ambil sebagai sebuah masukan yang berharga untuk menaikkan ketentuan sanksi pidana di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan oleh pemerintah ini,” kata Lukman Edy.