Sertifikasi Untuk Menjaga Kapasitas Sebagai Khatib

Berita Parlemen
Sertifikasi Untuk Menjaga Kapasitas Sebagai Khatib
PKBNews - WACANA kontroversial Kementerian Agama (Kemenag) terkait rencana sertifikasi khatib shalat Jumat ditanggapi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
 
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy kendati menuai protes, tapi PKB sejatinya setuju dengan wacana Kemenag itu.  
 
Lukman Edy mengatakan bahwa sertifikasi sah-sah saja dilakukan. Asalkan bukan sebagai izin untuk menjadi khatib shalat Jumat, melainkan untuk menjaga kapasitasnya sebagai khatib. 
 
Kata Lukman, khatib shalat Jumat juga sebagai profesi, sehingga berhak untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. 
 
Hal ini seperti yang dilakukan oleh profesi lainnya. Lukman memberikan contoh, seperti guru dan juga tenaga medis yang memiliki sertifikasi. 
 
“Sah-sah saja lakukan sertifikasi, tapi bukan surat izin menjadi khatib shalat Jumat, karena hampir seluruh profesi ada sertifikasinya.Tenaga medis ada sertifikasi, guru ada sertifikasinya, mubaligh tidak,” kata Lukman Edy.
 
Lukman mengatakan, sertifikasi yang diberian oleh pemerintah nantinya juga dalam rangka mencatat, dan menginvetarisasi kapasitas masing-masing khatib Jumat. 
 
Kendati demikian, kalau sertifikasi hanya untuk memberikan izin, pihak sangat tidak setuju. 
 
Selain memberikan sertifikasi, kata Lukman, pemerintah juga harus menyediakan honor untuk para khatib. Itu bagian dari konsekuensinya menerapkan sertifikasi, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. 
 
“Pemerintah siap atau tidak membantunya, itu konsekuensinya, misalkan per bulan Rp 500 ribu,” tandas Lukman. 
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.