Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Terkait Revisi UU Ormas, PKB Siapkan Naskah Akademik

Berita Utama
Terkait Revisi UU Ormas, PKB Siapkan Naskah Akademik
 
SAAT ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menyiapkan naskah akademik. Hal ini dilakukan terkait usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)  hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017.
 
"Kami sedang menyiapkan Naskah akademik terkait revisi UU Ormas yang sedang digodok oleh tim yang dipimpin Malik Haramain," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB H Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa (31/10/2017).
 
Seperti diketahui, partai besutan Gud Dur bersama Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelumnya mendukung pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU Ormas dengan syarat UU itu direvisi setelah disahkan.
 
"Yang kurang ditambah, yang lebih dikurangi. Prinsipnya Pancasila terjaga, demokrasi juga berjalan baik," ujar Karding. 
 
Menurut Karding yang juga anggota Komisi III DPR, PKB sendiri mengakui UU Ormas yang melarang ormas bertentangan dengan Pancasila diperlukan, tetapi di sisi lain juga harus diantisipasi dengan aturan agar UU itu tak membuka peluang disalahgunakan.
 
"Karena kita tidak tahu pemerintah di masa-masa yang akan datang baik atau tidak," kata Karding.
 
Karding menambahkan bahwa yang menjadi persoalan selama ini adalah ada ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, tetapi untuk menindak atau membubarkannya membutuhkan waktu lama, bahkan bisa setahun hingga memiliki kekuatan hukum tetap.
 
"Kita butuh jalan pintas, tetapi aman. Kalau ada ormas yang mau ganti Pancasila ya harus diproses cepat," kata Karding.
 
Karding mengatakan, proses penyelesaian hukum tetap diperlukan, tetapi dalam waktu yang relatif singkat sehingga akan memberikan kepastian hukum kepada ormas maupun masyarakat.