Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

UU Dikdok disahkan, PKB Inginkan Tenaga Medis Meningkat

Berita Parlemen
UU Dikdok disahkan, PKB Inginkan Tenaga Medis Meningkat

Jakarta – Keterbatasan tenaga medis (dokter) tak sebanding dengan angka pertumbuhan penduduk Indonesia, maka wajar saja bila masalah kesehatan di Indonesia masih terlihat kurang memadai terlebih di plosok tanah air. Berangkat dari kurangnya tenaga medis tersebut, kemarin DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran (Dikdok) menjadi Undang – Undang Dikdok dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Dikatakan oleh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, dengan disahkan RUU Dikdok menajdi UU Dikdok, diharapkan kebutuhan akan dokter di tanah air dapat tercukup dan sebanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia.

“RUU Dikdok telah disahkan menjadi UU Dikdok . semoga saja UU Dikdok dapat menjawab akan kebutuhan dokter yang hingga saat ini masih terbatas dalam sisi jumlah. Ungkap Karding, Jumat (12/07/2013).

Karding yang juga anggota Komisi X dari Fraksi PKB DPR RI ini menilai, dengan jumlah dokter yang sedikit dan terbatas saat ini sudah berang tentu berpengaruh kepada pelayanan kesehatan yang jauh dari layak yang diterima oleh masyarakat.

“Saat ini, rasio antara jumlah dokter dengan pasien 1: 3.408. dapat dipastikan hal tersebut sangat tidak seimbang,” paparnya.

Diyakini oleh Karding, dengan dilahirkanya UU Dikdok kedepan jumalah dokter yang akan menyelesaikan pendidikannya akan semakin bertambah banyak. Hal tersebut tentunya akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualita dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Disahkanya UU Dikdok maka akan semakin memberikan ruang dan akses secara luas bagi seluruh masyarakat untuk berkeinginan belajar di Fakultas Kedokteran,” jelasnya.

Dipaparkan oleh anggota DPR RI dari dapil Magelang – Temanggung – Wonosobo ini, UU Dikdok yang kemrin disahkan telah menggambarkan bahwa negara sangat memberikan keistimewaan sarana pendidikan kedokteran kepada daerah tertentu. Yang mana di wilayah Indonesia ini masih banyak daerah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga dokter.

“UU Dikdok telah memberikan afirmatif, artinya dengan UU Dikdok tersebut negara memberikan keistimewaan bagi daerah – daearah tertentu,” katanya.

Selain itu juga ada hal yang lain yang diatur, tambahnya, hal tersebut terkait dengan biaya pendidikan. Dalam hal ini Mahasiswa kedokteran akan diberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan dukungan biaya dari pihak lain.

“Biaya pendidikan juga diatur dalam UU Didok. Bahkan dimungkinkan adanya beasiswa yang dikucurkan dari APBN, APBD, Hibah, Zakat dan pihak – pihak lain yang konsen dengan pendidikan,” jelasnya.

Dikutip dari pasal 48 UU Dikdok tentang pendanaan pendidikan kedokteran, ditegaskan oleh Karding akan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan dan masyarakat. Karenanya pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap perguruan – perguruan tinggi yang tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam fakultas kedokteran. Setiap pelanggaran yang dilakukan dengan tegas akan dijatuhi sanksi.

“Pembiayaan pendidikan kedokteran dalam pasal 48 UU Dikdok menjadi tanggung jawab semua elemen kepemerintahan dan lemabaga – lembaga terkait dan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan kedokteran yang tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki minat untuk mengenyam pendidikan kedokteran. Dan pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi dan segera untuk diberikan sanksi pula,” tegasnya.