Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

UU Politik Tak Dapat Direvisi Sebelum Pelaksanaan

Berita Utama
UU Politik Tak Dapat Direvisi Sebelum Pelaksanaan

Jakarta - SETELAH sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menolak dilakukannya revisi terhadap Undang-undang (UU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan UU Politik, kini giliran Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan penolakan senada. Pernyataan tersebut dilontarkan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, saat ditanya wartawan usai melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) priode 2015-2020 di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, No 9, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

 
Menurut Cak Imin, UU Pemilukada dan UU Politik tidak dapat direvisi sebelum dilaksanakan. Lagian, pengajuan revisi UU tidak dapat dilakukan dalam tempo cepat. Harus diajukan satu tahun sebelumnya.
 
"Biasanya revisi UU baru dapat dilakukan setelah pelaksanaan. Paling cepat satu tahun setelah pelaksanaan. Jadi tidak bisa segera," katanya.
 
Kata Cak Imin, jika revisi kedua UU tetap dipaksakan, ia justru khawatir mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilukada.
 
"Itu merepotkan KPU. Semua persiapan pemilukada serentak sudah siap kok undang-undangnya mau direvisi," kata dia.
 
Cak Imin menambahkan, PKB tidak alergi terhadap revisi UU, persoalannya adalah waktunya tidak tepat.
 
"Revisi seharusnya dilakukan paling tidak setahun sebelum pelaksanaan, tidak mepet seperti sekarang," ucapnya. PKB sendiri sudah melakukan berbagai persiapan menghadapi pilkada serentak akhir tahun 2015.